Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan janji kampanye PKS yang akan memperjuangkan RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup disampaiikan ke publik tanpa diawali dengan riset.
"Ini juga enggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/11/2018).
Menurut Fahri Hamzah, dalam peradaban maju dan modern, seharusnya penggunaan sepeda motor dikurangi.
Sepeda Motor, menurut Fahri Hamzah, kendaraan darurat yang tingkat keceakaannya tinggi.
"Bagaimana anda bayangkan sebuah mesin, mesinnya kecepatannya seperti mobil, tapi perlindungannya seperti sepeda. Maka data departemen perhubungan mengatakan, kecelakaan di jalan raya itu 76 persen itu oleh motor. Dan mohon maaf ini datanya mengatakan mayoritas meninggal dunia. Karena sistem proteksinya kan," kata Fahri Hamzah.
Apalagi, menurut Fahri Hamzah, tingkat kesadaran akan keselamatan berkendara di Indonesia masih sangat kecil. Peraturan untuk memperkuat tingkat keselamatan berkendarapun masih longgar.
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh. Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah," kata Fahri Hamzah.
Yang harusnya ditambah menurut Fahri Hamzah adalah transportasi masal publik. Karena transportasi publik lebih efektif dan efisien.
"Jadi itu harus dikurangi, kalau kita mau membuat undang-undang, UU tentang perlindungan, tentang wajibnya orang pakai helm, pakai jaket yang bila perlu disubsidi yang agak kuat, SNI dan sebagainya. Jadi bukan memperbanyak," kata Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan ada dua program yang akan diperjuangkan partainya bila lolos Pemilu Legislatif 2019.
Dua program tersebut adalah RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor danPemberlakuan SIM seumur hidup.
