ANGGOTA Komisi V DPR Alex Indra Lukman menyesalkan pencabutan peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG sebelum bencana tersebut menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pihaknya pun akan memanggil BMKG dan Basarnas untuk meminta klarifikasi hal tersebut.
“Kami sangat menyesalkan hal itu, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Tentu saja Komisi V akan segera memanggil BMKG kalau tidak salah dijadwalkan Rabu (3/10) akan ada rapat dengan BMKG terkait ini bersama Basarnas,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
Komisi V, sambung Alex, bisa memaklumi terkait kendala seperti keterbatasan anggaran BMKG untuk memelihara alat-alat berteknologi tinggi pendeteksi tsunami. Berdasarkan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo, sebanyak 22 alat pendeteksi tsunami yakni Buoy, tidak berfungsi sejak tahun 2012 lalu.
“Tentu ke depan kita berharap pemerintah fokus kepada penanganan berteknologi tinggi untuk mengatasi bencana daripada kemudian kita secara rutin harus membereskan pascabencana yang menimbulkan korban besar,” tuturnya.
Saah satu rekomendasi yang bisa dilakukan yakni Komisi V akan menaikkan anggaran BMKG khusus untuk pengelolaan alat-alat teknologi tinggi pendeteksi bencana seperti Buoy.
“Paradigma kita harus bergeser dari fokus menghadapi setelah bencana terjadi, lebih baik fokus ke teknologi untuk meminimalisir korban apabila bencana terjadi,” ujarnya.
