Kritik dari luar negeri terhadap penanganan HAM di Indonesia dinilai sudah terlalu berlebihan. Seperti diketahui, tengah bulan lalu ada surat dari Kongres Amerika Serikat kepada Presiden SBY yang mengeritik ketidaktegasan pemerintah terhadap kelompok fundamentalis dan ekstremis. 

Kemarin, sebuah artikel tulisan peneliti dari Washington diterbitkan Wall Street Journal edisi Asia menyorot hal yang sama.

"Kritik kepada Presiden itu hanya melihat gambar luar dan kemudian tak berdasar, informasi tidak akurat, tanpa penelitian langsung di Tanah Air sehingga tak dapat gambaran utuh" ujar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 31/3).

Jurnalis senior ini menyatakan, secara kebijakan pemerintahan SBY-Boediono sudah maksimal berupaya melindungi golongan minoritas dan kelompok minoritas manapun tidak boleh jadi korban kekerasan.

"Secara policy itu jelas sekali posisi Presiden SBY menolak kekerasan. Namun, dalam tanggungjawab lapangan ada aparat disana. Dimana titik masalahnya? Secara policy kita sudah jelas berpihak," tegasnya.

Mengenai terbitnya peraturan-peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah, Ramadhan menyarankan dunia internasional melihat dalam konteks otonomi daerah agar kritik yang dilancarkan berdasar.

"Yang jadi persoalan kalau Presiden mentolerir kekerasan dalam keputusan politiknya. Itu sangat clear," ucapnya.