Kebijakan Pemprov DKI yang tidak akan lagi menjadikan Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat masuk TK atau Sekolah Dasar dikritik anggota DPR.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan, argumentasi Pemprov soal peniadaan syarat kartu imunisasi anak agar bertujuan semua anak memiliki akses sekolah merupakan alasan yang tak mendasar.
"Semestinya, Pemprov mendahulukan pencegahan potensi kerusakan dengan tetap menjadikan syarat kartu imunisasi anak daripada mendorong kemaslahatan dengan cara menghapus syarat tersebut," kata Okky dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/5/2018).
Fakta masih adanya anak-anak yang belum melakukan imunisasi, ungkap Okky, harus menjadi pekerjaan rumah Pemprov untuk lebih pro aktif dalam melayani imunisasi bagi anak-anak dengan berbasiskan data konkret.
Tentu saja, dengan memaksimalkan jejaring puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Apalagi vaksin yang tersedia gratis karena memang menjadi program pemerintah.
"Jadi tidak ada alasan anak-anak tidak dapat mengakses imunisasi," tuturnya.
Politisi PPP ini menegaskan, Pemprov DKI yang merupakan Ibu Kota negara semestinya dapat menjadi pilot projek dalam penyelenggaraan imunisasi bagi anak-anak.
Imunisasi lengkap bagi anak-anak sebagai syarat masuk sekolah semestinya dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Apalagi, dalam RPJMN 2019, Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan mencapai 95%.
"Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat bagi anak yang mendaftar sekolah juga memiliki dampak efisiensi terhadap alokasi anggaran untuk imunisasi. Belajar dari wabah difteri beberapa waktu lalu, menjadikan program imunisasi difteri dilakukan secara masal," jelasnya.
