Berita Anggota Parlemen

PD: Pasukan 'Super Elite' TNI 'Gugur' Setelah RUU Terorisme Sah

RUU terkait:

Isu: Masalah Terorisme Di Indonesia

Detik News, 18-05-2018

Presiden Joko Widodo telah menyetujui adanya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme. Anggota Komisi I dari F-Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan, Koopssusgab menjadi langkah tepat dari pemerintah sebelum RUU Terorisme disahkan.

"Mungkin emergency sebelum UU Terorisme disahkan, ya bisa saja. Karena kan pemerintah harus tanggap dalam menangani terorisme ini," kata Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Namun, Koopssusgab ini disebutkan Syarif otomatis 'gugur' apabila RUU Terorisme telah sah diundangkan. Sebab, penanggulangan terorisme ialah sepenuhnya tanggung jawab BNPT.

Syarif menjelaskan, pelibatan TNI turut diatur dalam pelaksanaan tugas BNPT. 

"Kalau ada langkah presiden seperti itu ya, saya pikir boleh-boleh saja dan memang harus demikian. Nah, tetapi begitu UU Terorisme diketok palu, berarti badan itu sudah tidak perlu lagi," ulas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) ini.

"Karena menurut pansus, BNPT adalah lembaga yang paling bisa diandalkan untuk itu. Dan itu akan mewadahi di situ soal TNI akan ada di situ," imbuh Syarif.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menerangkan Presiden Joko Widodo merestui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme. Koopssusgab akan berada di bawah komando Panglima TNI.

"Untuk komando operasi khusus gabungan TNI, sudah direstui oleh presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).

Selain itu, saat ini Polri telah menggandeng pasukan elite Angkatan Darat, Kopassus, dalam operasi penangkapan teroris. 

Diposting 18-05-2018.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Sjarifuddin Hasan

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat III