Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengkritisi percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. Menurut Fary, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk pencitraan.
Alasannya karena target pembangunan proyek infrastruktur yang rata-rata rampung 2018-2019.
"Pembangunan infrastruktur untuk siapa, yang pertama untuk pencitraan," kata Fary dalam forum diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau nggak diselesaikan 2018-2019 untuk apa? Akhirnya yang kita lihat di media, koran, TV sebagainya beberapa kecelakaan-kecelakaan konstruksi itu kita bisa lihat," lanjutnya.
Fary menambahkan, dari sisi anggaran, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak sebanding dengan rencana pembiayaan. Di 2015 pemerintah membangun infrastruktur dengan rencana anggaran Rp 114,8 triliun, tapi yang tersedia hanya Rp 110,8 triliun.
Di 2016, dari sisi perencanaan pemerintah butuh Rp 169,4 triliun, namun anggaran yang tersedia waktu itu hanya Rp 98,1 triliun.
"Tahun 2017 dikasih tugas lagi kerja-kerja bangun infrastruktur kebutuhan anggarannya Rp 209,1 triliun. Tetapi anggarannya yang diberikan hanya Rp 103,1 triliun," terang politisi Partai Gerindra itu.
Begitu juga di 2018, kebutuhan infrastruktur Rp 281,03 triliun cuma anggaran yang tersedia hanya Rp 106,02 triliun.
"Kalau melihat komitmen pendanaan ini pemerintah kasih tugas pembangunan infrastruktur tapi duitnya nggak ada," kata Fary.
