DPR Usul Pemerintah Intervensi Kenaikan Harga Pertalite

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pemerintah menyiapkan anggaran dari APBN untuk mengintervensi kenaikan harga BBM jenis Pertalite.

Usulan itu menyusul kenaikan harga Pertalite sebesar Rp 200 per liter sejak Sabtu, 24 Maret 2018.

"Pertimbangan kami daya beli masyarakat sedang terganggu, sedang sulit sehingga lebih baik pemerintah menyiapkan APBN untuk mengintervensi kenaikan harga itu," ujar Herman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Meski begitu, Politisi Demokrat ini memahami keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite.

"Kalau kami sejak awal memutuskan tahun ini tidak ada kenaikan BBM, baik yang subsidi maupun non subsidi. (Namun) memahami ini (kenaikan harga Pertalite) menjadi pilihan pemerintah," tuturnya.

Diketahui, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi Rp 7.800 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter.
Sedangkan di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Provinsi Riau, misalnya, harga Pertalite menjadi Rp 8.150 per liter, dan di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.