Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.
“Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?” tandas Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Pimpinan DPR Korpolkam ini, sejak pertengahan tahun lalu data menunjukkan tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
“Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan.” ia menegaskan.
Diingatkan kembali, salah satu agenda Nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur.
“Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat. Ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak. Contohnya, KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat,” tandas politisi F-Gerindra itu.
Pembangunan infrastruktur, sebut Fadli, telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.
Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang.
“Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp.12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp.372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” ujarnya.
Fadli menegaskan, seharusnya yang dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua. Dari data yang didapatkan, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Dengan demikian, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.
“Penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana. Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah,” pungkasnya.
