Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin, mengaku belum mengetahui soal usulan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), terkait kenaikan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
Salah satu mata anggarannya disebut akan digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR.
"Enggak tahu. Mungkin di luar pembahasan Banggar," kata Aziz kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurutnya, pembahasan anggaran DPR tahun 2018 baru akan dilakukan pada September mendatang atau setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus.
"Iya, September baru kita mulai," kata Aziz.
Dirinya menjelaskan, hingga saat ini pihak BURT dan Kesetjenan DPR belum menyampaikan surat pemberitahuan anggaran DPR tahun 2018 kepada Banggar.
"Ya saya nggak tau, saya tunggu surat aja. Kan saya tidak membahas tanpa ada surat," kata Aziz.
Salah satu alokasi anggaran DPR tahun 2018 rencananya akan diperuntukkan untuk penataan kawasan di mana di dalamnya terdapat proyek pembangunan apartemen.
Aziz menjelaskan sebenarnya DPR telah mendapat anggaran penataan kawasan sebesar Rp 564 miliar pada 2016 lalu.
Akan tetapi, DPR kembali memasukkan rencana pembangunan apartemen itu dalam anggaran Dewan pada 2018.
"Anggaran (penataan kawasan) itu sudah pernah disetujui dan sudah pernah turun di satker DPR," katanya.
Sebelumnya, DPR mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun.
Hal ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun.
Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.
"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017.
Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN.
"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," kata Anton.
