Komentari
Berita Anggota Parlemen

Rendahnya IPM NTT Jadi Sorotan DPR

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan serius Komisi IX DPR RI saat melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT yang diwakili Plt Sekda Provinsi, jajaran SKPD serta para mitra kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya capaian IPM di Provinsi NTT yang masih menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi.

"Ini rangking 3 dari bawah, artinya ada masalah dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang harus segera dibenahi bersama-sama jajaran pemerintah daerah didukung keberpihakan pemerintah pusat," jelas Ermalena di Kupang, NTT, Senin (31/7/2017).

Politisi PPP ini menegaskan bahwa muara dari rendahnya IPM salah satunya pada pendidikan, dimana partisipasi sekolah dasar cukup tinggi tapi angka drop out di SMP dan SMA ternyata juga tinggi dan ini masalah besar. Oleh karena itu pihaknya meminta perhatian khusus Pemda NTT dari segi pendidikan agar masalah ini bisa teratasi.

Srikandi parlemen dari partai berlambang Ka'bah ini juga menilai masalah kesehatan di NTT ikut andil faktor rendahnya IPM. Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan dengan 22 kabupaten/kota dengan sebaran penduduk 5 juta lebih sehingga hal tersebut menjadi PR (pekerjaan rumah) yang cukup besar.

"Apalagi provinsi ini berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Kita harus memberikan gambaran yang baik kepada negara tetangga," ujar Ermalena.

"Berapa sebenarnya puskesmas, rumah sakit yang sudah terakreditasi, ini penting karena jika sudah terakreditasi maka dari segi fisik bangunan dan sumber daya manusia memenuhi persyaratan. Jika belum maka ini harus segera dipersiapkan dengan baik agar segera terakreditasi," imbuhnya.

Seperti diketahui, NTT juga salah satu provinsi yang rawan gizi, oleh karenanya Komisi IX DPR juga menanyakan berbagai program terobosan agar masalah kekurangan gizi segera teratasi sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak yang selama ini cukup memprihatinkan.

Sementara mengenai ketenagakerjaan, Ermalena mengharapkan penerapan pelayanan satu pintu bagi tenaga kerja menjadi prioritas agar para TKI  tidak dipersulit masalah kelengkapan dokumennya dan bisa bekerja secara resmi.

"Beberapa waktu yang lalu kita pernah ke sini dan mengusulkan agar dibuka desa migran di cangklong dua, ternyata hingga saat ini belum berjalan. Ini penting karena NTT salah satu provinsi yang banyak permasalahan tenaga kerjanya, terutama TKI yang tidak resmi, yang tidak menggunakan dokumen. Termasuk maraknya korban human trafficking," pungkas Ermalena.

Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin  Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang dengan didampingi Wakil Ketua Komisi IX Ermalena dan anggota Komisi IX antara lain Elva Hartati, Abidin Fikri, Nursuhud, Dewi Aryani, Delia Pratiwi, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, Suir Syam, Zulfikar Ahmad, Verna Gladius Merry Inkiriwang, Siti Masrifah, Nihayatul Wafiroh, dan Adang Sudrajat.

Diposting 02-08-2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Adang Sudrajat

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat II

Nihayatul Wafiroh

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Timur III

Siti Masrifah

Anggota DPR-RI 2014
Banten III

Zulfikar Achmad

Anggota DPR-RI 2014
Jambi

Verna Gladies Merry Inkiriwang

Anggota DPR-RI 2014
Sulawesi Tengah