Melihat secara langsung kondisi obyektif sistem pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi fokus perhatian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Yogyakarta.

Hal tersebut dikemukakan Noor Achmad selaku Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR saat menggelar pertemuan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Rabu (29/3/2017).

Noor Achmad menambahkan bahwa kehadiran Komisi VIII juga dalam rangkaian tugas pengawasan, anggaran dan legislasi. Untuk menyerap berbagai masukan mengenai kebijakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. 

"Apakah selama ini para pendamping sudah cukup profesional dan efektif dalam menangani masalah-masalah sosial masyarakat," ungkap politisi Golkar ini. 

Selain mengawasi, Komisi VIII DPR juga bertanggung jawab atas anggaran para mitra kerja, apakah anggarannya cukup memadai atau masih kurang sehingga kunjungan kerja memperoleh informasi dan data yang aktual, tambahnya. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang belum lama dilantik ini juga menyoroti sejauh mana struktur organisasi, data program kerja, target sasaran, data peserta serta serapan anggaran serta kendala yang dihadapi BBPPKS Regional III Yogyakarta. 

Menurutnya, dari pemetaan tersebut barulah nantinya akan diketahui apakah anggaran yang diperoleh selama ini mencukupi untuk menjalankan berbagai program yang efektif dan efisien. 

Agenda Kunspek kali ini selain Pertemuan dan diskusi dengan Kepala BBPPKS Yogyakarta juga dilanjutkan Peninjauan Lapangan ke objek Program Keluarga Harapan (PKH) di Karangmoho Kalasan, Purwomartani, Yogyakarta. 

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI terdiri Noor Achmad (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII), Kuswiyanto, Bisri Romli, An'in F Mahrus, Mohammad Iqbal Romzi, Itet Trijdadjati Sumaridjanto, Diah Pitaloka, Endang Maria Astuti dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.