Presiden Sebut Demokrasi Kebablasan

SITUASI kebangsaan dalam beberapa bulan terakhir diwarnai berbagai hal yang mencederai nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Bila dibiarkan, penyimpangan tersebut bisa menjurus pada perpecahan bangsa.

Kritik tersebut dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC), Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Presiden lalu meminta masyarakat membangun budaya demokrasi yang sehat dan tidak membuka ruang bagi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Demokrasi kita sudah kebablasan dan praktik politik demokrasi kita membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, penyim-pangan praktik itu terwujud antara lain dalam bentuk politisasi masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kunci utama menangkal demokrasi yang kebablasan, tandas Presiden, ialah penegakkan hukum. "Aparat hukum harus tegas, jangan ragu-ragu," tambahnya.

Dia menilai masih banyak yang harus dibenahi dari kehidupan berbangsa di Tanah Air, terutama konsep nilai-nilai kebangsaan. Diingatkannya bahwa Indonesia ialah negara yang majemuk merupakan jati diri sekaligus entitas.

Presiden pun meminta semua pihak kembali bersatu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif. "Kalau tenaga kita habis untuk ini, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Dalam menanggapi kritik Presiden tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan badan peradilan harus ditata untuk menjadi kuat dan dapat berfungsi menegakkan demokrasi.

"Kebebasan ini tidak diikuti agenda penataan institusi penegak hukum. Jadi, itu harusnya solusinya," kata Benny.

Pemerataan ekonomi
Terkait dengan bidang ekonomi, Jokowi menyampaikan tiga rencana besar peme-rataan ekonomi Indonesia untuk menekan kesenjangan di masyarakat.

Ketiga hal tersebut meliputi reformasi agraria dan redistribusi aset, perluasan akses permodalan, dan pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasional.

"Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat, dalam bentuk konsesi-konsesi kecil pada rakyat, koperasi, tanah adat, sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik dan menjadi sebuah property rights rakyat agar bisa mengakses ke akses-akses permodalan," katanya.

Menurut Presiden, jika tiga rencana besar tersebut konsisten dijalankan, saat merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan pada 2045, Indonesia akan bisa masuk jajaran lima besar ekonomi terbesar dunia.

Acara itu dihadiri ribuan kader dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang beserta sejumlah tokoh, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menko Polhukam Wiranto, hingga Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.