Dua pimpinan DPRD Belu, msing-masing wakil ketua DPRD, Beny Hale dan wakil ketua II, Jeremias Manek Junior mengaku tak berkeberatan jika rumah jabatannya dialih fungsikan sebagai kantor dinas atau organisasi perangkat daerah yang belum memiliki gedung kantor.

"Pemda Belu secara resmi meminta kepada pimpinan DPRD dan kami sudah menanggapinya. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan rumah dinas itu menjadi kantor dinas" ujar Beny Hale kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/1/2017).

Dikatakannya, alih fungsi rumah jabatan pimpinan DPRD itu sebagai bentuk dukungan kepada instansi yang baru terbentuk berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelumnya diberitakan, dua tahun lebih sejak dilantik pada tahun 2014, dua pimpinan DPRD Belu tak kunjung menempati rumah dinas yang terletak di wilayah Tulamalae-Kota Atambua.

Akibatnya, kedua rumah dengan nilai perolehan masing-masing Rp 800 juta ini mubasir dan bak rumah hantu. Kini, telah ada keputusan untuk memfungsikan rumah dinas ini menjadi kantor dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) baru lingkup pemkab Belu.

Sekretaris DPRD Belu, Tisera Antonius yang ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (17/1/2017) membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, terdapat dua OPD baru yang belum memiiki kantor. karena itu, lanjutnya, dua OPD baru itu akan menempati rumah dinas pimpinan DPRD tersebut.

"Sudah dikomunikasikan antara DPRD dengan eksekutif agar rumah jabatan itu digunakan oleh OPD yang baru," ungkapnya.

Dua rumah dinas itu akan dijadikan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang merupakan OPD baru dari sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sementara satu nit rumah dinas lainnya, menurut informasi, akan dijadikan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan yang baru dibentuk.