Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan menyatakan sanksi pejabat politik tidak menerima gaji jika RAPBD batal jadi perda masih sebatas ancaman.

‪Menurut Heri, sejauh ini sanksi berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur ancaman sanksi belum ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya

"Untuk sanksi secara pasti belum ada. Jadi kami akan berkonsultasi dengan Pemprov Lampung dan minta arahannya bagaimana," ujar Heri, Senin (5/12/2016)

Jika hanya undang-undang tanpa adanya PP kemungkinan besar itu tidak berlaku. Sehingga sampai saat ini sanksi jika pejabat politik tidak menerima gaji masih bersifat ancaman.‬

‪"Jika ada PP-nya bisa dipastikan juga apakah anggota dewan yang datang saat paripurna tidak diberi sanksi, atau sanksi itu berlaku pada semua anggota dewan, sampai sekarang itu belum jelas," terang Heri.‬

Sebelumnya RAPBD Tanggamus batal jadi perda karena anggota dewan yang datang tidak kuorum dari syarat minimal 30 orang hanya 25 orang.