Pemerintah Pusat Diminta Intervensi Bantu Pembiayaan Jembatan Pulai

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Ade Rezki Pratama meminta pemerintah pusat melakukan intervensi pembiayaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membangun baru jembatan Pulai yang sudah berusia 40 tahun karena kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Jembatan Pulai di Kabupaten Dharmasraya memang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi ini soal kemanusiaan. Jembatan ini menghubungkan antara dua kecamatan dan kita (DPR-red) berharap ini ada intervensi dari pemerintah pusat, karena jembatan ini kondisinya sangat memprihatinkan yang dikhawatirkan bisa mengancam nyawa manusia yang melewati jembatan itu karena usianya yang sudah tua,” kata Ade saat melakukan peninjauan pembangunan jembatan Pulai di Kabupaten Dharmasraya, Jumat (14/10/2016), dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR.

Jembatan Pulai merupakan jalan desa menghubungkan Timpeh dan Padang Laweh dengan ibukota kabupaten via Sitiung, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kabupaten untuk membangunnya. Namun kondisi kabupaten yang belum terlalu kuat kemampuan fiskalnya, tentu membutuhkan intervensi APBN.
 
Ade juga memberikan saran kepada Bupati Dharmasraya agar  mengajukan proposal bantuan dana ke Kementerian Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja guna membangun pondasi jembatan. Pasalnya, jembatan Pulai merupakan infrastruktur desa yang menjadi salah satu tanggungjawab kementerian tersebut.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, yang memimpin rombongan kunjungan spesifik Komisi V DPR, APBN kata Yudi, bisa saja melakukan intervensi dengan memberikan hibah kerangka jembatan kepada daerah.

Untuk keperluan hibah kerangka jembatan itu, Balai Jalan Nasional Wilayah II sudah berkomitmen untuk memperjuangkan dana hibah kerangka jembatan. Jadi tinggal bagaimana daerah mencari jalan untuk membangun pondasinya. "Daerah harus mencari jalan untuk membangun pondasi ke provinsi," katanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR dari F-PAN Ahmad Bakri mengatakan Komisi V DPR akan berupaya semaksimal mungkin menyampaikan persoalan ini kepada kementerian terkait untuk mencari solusinya. “Kalau kita lihat sekarang, jembatan ini dikatakan sudah tidak layak untuk digunakan, paling tidak dalam waktu dekat ini pemerintah pusat atau provinsi harus coba mencari solusinya, paling tidak membuat jembatan jembatan darurat. Nah ini salah satu contoh yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah,” jelasnya.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengemukakan, Pemkab Dharmasraya sudah menyiapkan perencanaan matang untuk membangun baru jembatan Pulai. Dalam hitungan, dibutuhkan dana sebesar Rp 40 miliar untuk membangun jembatan Pulai yang bentangannya mencapai 100 meter dengan lebar 6 meter. "DED nya juga sudah kita buat," katanya.