GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan Fauzi Bowo alias Foke yang mengeluarkan izin reklamasi tanpa ada kontribusi tambahan terhadap pengembang. Ia curiga Fauzi sengaja memanjakan pihak swasta saat menjabat sebagai gubernur DKI periode 2007-2012.
“Gubernur DKI tahun 1997 memberlakukan tambahan insentif sebesar 15%, makanya saya pertahankan dalam raperda yang diajukan ke DPRD. Yang saya heran kenapa pada 2013 Fauzi Bowo memberi izin reklamasi tanpa kontribusi tambahan,” katanya.
Ahok mengungkapkan itu saat bersaksi untuk terdakwa mantan anggota Balegda DKI Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9). Atas kecurigaan itu, Ahok meminta aparat hukum memeriksa Foke yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Jerman.
“Itulah mengapa saya kembalikan (aturan tambahan insentif) ke 15% karena saya khawatir bisa terlibat kasus memperkaya pengusaha. Maka, aparat hukum harus periksa Fauzi Bowo dan ungkap di persidangan,” tegasnya.
Penasihat hukum Sanusi, Maqdir Ismail, sempat emosi mendengar kesaksian Ahok yang menyeret-nyeret nama Foke. Ia meminta Ahok tetap menghormati persidangan dengan tidak menyebar fitnah. “Saudara saya minta menghormati persidangan dan tak menyebar fitnah,” seru Maqdir.
Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu tetap kukuh pada pendiriannya. “Tidak apa-apa. Hakim belum menyuruh saya berhenti. Jadi saya teruskan saja,” jawab Ahok.
Ia menambahkan Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi telah mencatut namanya guna memuluskan penghapusan tambahan kontribusi sebesar 15% dari Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu.
“Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati (saat menghadap saya bilang) ini kata Pak Taufik, Bapak setuju. Saat itu saya marah. Kata saya, kurang ajar luar biasa. Maka saya bilang ini permainan di Balegda.”
Pencatutan namanya oleh Taufik itu disebut sebagai penipuan dan fitnah. Ia pun bersyukur karena Tuty tidak begitu saja percaya ke Taufik.
“Berarti ada penipuan Taufik ke anak buah saya. Untungnya anak buah saya sadar betul. Intinya ada yang berupaya menghilangkan dengan berbohong ke Tuty kalau itu atas persetujuan saya,” jelas Ahok dengan nada meninggi.
Tanggapan Sanusi
Saat menanggapi pernyataan Ahok, Sanusi menyebut bahwa ia menerima informasi bahwa pada awal Maret sebelum rapat paripurna Ahok berada di ruang VIP DPRD DKI Jakarta bersama dengan Sekda DKI Saefullah, Taufik, dan pimpinan DPRD lainnya.
Saat itu, kata Sanusi, Ahok merasa tidak setuju saat Taufik menunjukkan tabel simulasi dari tambahan kontribusi 15% dengan nilai Rp48 triliun. Ahok, lanjut Sanusi, menilai angka tersebut terlalu besar sehingga terkesan merampok pihak pengembang.
“Pak Gubernur jawabnya ‘Gede banget, kalau gini sama saja merampok swasta’,” kata Sanusi menirukan ucapan Ahok kepada Taufik.
Namun, Ahok membantah. Ia mengklaim dari awal mendukung simulasi tersebut dan telah mengetahui jumlah uang yang akan diterima Pemprov DKI dari tambahan kontribusi sebesar Rp48 triliun. “Tidak pernah saya bicara begitu. Kalau mau merampok, saya naikkan saja jadi 85%,” tukasnya.
