Norali, anggota Komisi B DPRD Kubu Raya meminta Pertamina dan Pemerintah Kubu Raya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat ikut campurtangan mengawasi pergantian selang gas elpiji, tabung gas dan kompor gas bermasalah. Sebab, kabupaten termuda di Kalbar ini sebelumnya menjadi korban peledakan alat-alat masak tersebut. Bahkan beberapa diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit. ”Kita minta itu, khususnya dinas teknis terkait. Jangan sampai pengawasannya tidak dilakukan,” katanya kepada Pontianak Post, kemarin.Menurut dia banyaknya kejadian memilukan berupa kasus meledaknya kompor gas di Kubu Raya terjadi karena banyak faktor. Mulai masalah selang, tabung hingga regulator. Tidak heran korban pada umumnya adalah kaum ibu-ibu yang tidak mengerti bagaimana menggunakan peralatan tersebut. “Padahal sosialisasi sudah berjalan. Namun masyarakat ketakutan dengan peralatan tersebut. Alasannya jelas karena seringnya meledak sehingga menimbulkan keraguan untuk mempergunakan,” ungkapnya.
Politikus Hanura ini, merinci hasil uji laboratorium yang dikutiptnya dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Kalau tidak salah sebanyak 100 persen selang gas, 66 persen tabung gas elpiji 3 kilogram, 50 persen kompor gas hasil konversi, serta regulator gas sebanyak 20 persen dari sampel uji coba, tidak memiliki SNI. ”Jelas kami terkejut dengan temuan BSN yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sebab di Kubu Raya dan Kalbar korban atas ledakan tabung gas elpiji 3 kg dan komponennya sudah banyak. Pemerintah harus lebih memberikan perhatian lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan tingginya intensitas kecelakaan akibat penggunaan tabung gas elpiji konversi ukuran 3 kilogram, YLKI Kalbar harus bersikap. Paling tidak di kabupaten - kabupaten seperti Kalbar harus segera ditarik (recall) seluruh tabung LPG (liquified petroleum gas) bermasalah dari masyarakat. ”Dan pemerintah diminta memberlakukan penggantian baru secara gratis,” usul dia.Legislator bersuara vokal ini juga berharap pemerintah agar mengganti selang dan regulator, walaupun itu dapat dibeli dengan harga pabrik. “Wajib menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Untuk menggantikan selang dan regulator secara gratis, karena merupakan bagian dari program konversi pemerintah yang memaksakan pada masyarakat untuk menggunakan gas LPG,” ungkapnya.
Pihaknya kurang sepaham kalau nantinya masyarakat dipaksa membayar selang dan regulator. Hal itu, sama saja dengan pemerintah melakukan bisnis dengan masyarakat. Padahal, saat ini mereka tengah mengalami kesusahan karena khawatir dengan keamanan tabung gas konversi."Tidak tepat kalau mereka harus mengganti dengan membayar," katanya.Selain itu, sosialisasi penggunaan kompor dan tabung gas elpiji harus tetap dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan di masyarakat. Karena ditengarahi masyarakat masih kurang pengetahuan tentang keamanan penggunaan kompor dan tabung gas elpiji tersebut. "Sosialisasi ini tidak hanya pada konsumen akhir, tapi juga kepada agen-agen kompor dan tabung elpiji yang kemungkinan pengetahuannya juga minim dalam penanganan masalah-maalah seperti ini," terangnya. (den)
