Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan, kegaduhan yang banyak muncul di pemerintahan saat ini karena tidak adanya kekompakan antaranggota kabinet. Anggota kabinet sering beda pendapat dan terekspose di media.

Untuk menghilangkan kegaduhan itu, Agung menyarankan, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus mengoptimalkan rapat kabinet. Tujuannya agar masing-masing menteri saling berkoordinasi.

"Presiden harus mempertemukan setiap pandangan yang berbeda di rapat kabinet dan diambil suatu keputusan sebagai jalan tengah. Jadi ketika rapat kabinet diputuskan, tak ada lagi kepentingan yang berbeda," jelas Agung Suprio kepada SP di Jakarta, Selasa (22/12).

Agung mencontohkan, saat Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengundang rapat menteri ESDM Sudirman Said, yang datang justru Dirjen. Padahal menteri yang sebagai pembuat keputusan tidak mengetahui persis keputusan apa yang hendak dibuat.

"Jokowi harus tegas dalam rapat kabinet agar segala perbedaan tuntas di situ. Kalau ada rapat kabinet, ada presiden, wapres, menko dan menteri teknis dan semuanya harus selesai," katanya.

Perbedaan kepentingan mencolok antar masing-masing anggota kabinet, kata Agung akan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, kegaduhan akan merugikan pemerintahan Jokowi sendiri.

"Persepsi masyarakat jadi negatif jadinya ke pemerintah. Padahal, pemerintahan Jokowi ini telah berhasil membangun infrastruktur, tapi tertutup oleh kegaduhan," katanya.

Tudingan anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu bahwa yang membuat kegaduhan di pemerintahan adalah Jusuf Kalla dinilai Agung sah-sah sah. Sebab, anggota DPR memiliki hak untuk mengkritik pemerintah bila kebijaknnya telah melenceng dari program visi-misi Nawacita.

"Sah-sah saja Masinton mengatakan begitu. (JK sumber kegaduhan). Itu hak dia. Itu juga sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah," katanya.