Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyatakan dukungannya atas wacana pemekaran wilayah Jawa Timur dengan Madura, yang selama ini jadi bagiannya, dijadikan provinsi yang berdiri sendiri.

Bagi Fahri, Indonesia terlalu luas dan fakta perlu diterima bahwa selama ini sebagian besar wilayah tak terpehatikan. Selain itu, wilayah besar disertai juga dengan jumlah penduduk yang sangat besar pula.

"Pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia harus dimekarkan lebih banyak, dan sistem otonomi yang kita gunakan sekarang, dengan UU Desa dan sebagainya, adalah masa depan Indonesia," kata Fahri Hamzah, Selasa (10/11).

Sebagai legislator dari daerah pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga biasa dengan isu pemekaran, Fahri mengaku tahu benar bahwa Madura dan penduduknya akan mampu bila dijadikan provinsi sendiri.

"Orang NTB saja mampu, apalagi Madura. Banyak orang nekad di sana,"kata Fahri.

Baginya, isu desentralisasi memang harus diwujudkan dalam konteks pembangunan di Indonesia. Sudah saatnya pembangunan lebih diserahkan kepada kapasitas lokal.

Ke depan, lanjut dia, pendapatan nasional harus diserahkan kepada kemampuan wilayah-wilayah, bahkan hingga tingkat pedesaan. Ke depan, harus ada pajak untuk kegiatan memancing, berburu di pedesaan.

"Supaya lingkungan kita juga terjaga. Sekarang kan kacau. Hutan, sungai kita, rusak karena tidak ada mekanisme pemeliharaan. Nah ini harus diberikan tanggung jawab kepada masyarakat, itu biar serahkan ke daerah, biar dikelola," jelasnya.

Ke depan, kata Politikus PKS itu, peran Pemerintah Pusat akan menciut menjadi fungsi koordinatif yang harus memikirkan dan mengembangkan wilayah sebagai jaringannya.