Pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Karhutla) sedang diajukan untuk dibahas di tingkat elite DPR. Ketua Fraksi PAN, Mulfachri Harahap, menyatakan pihaknya sedang mempelajari usulan itu dengan seksama.

"Kalaupun akhirnya pansus dibentuk dan berjalan, tentu harus dimaksudkan demi membantu pemerintah menyelesaikan problem atas bencana asap," kata Mulfachri, Kamis (29/10).

Menurut dia, karhutla adalah masalah menahun dan selalu terjadi, khususnya saat kemarau panjang. "Maka kalau dijalankan pansusnya, ini harus bisa memberi legitimasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan mengatasi masalah itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mulfachri juga menyampaikan PAN memerintahkan seluruh anggota fraksi dari daerah pemilihan yang terpapar bencana asap untuk turun langsung membantu masyarakat. Hal itu sejalan dengan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang meminta agar semua kader membantu korban karhutla.

"Fraksi meminta kader PAN untuk mengambil peran aktif, termasuk menggunakan fasilitas partai yang ada. Maklumat ini berlaku ke seluruh kader PAN yang wilayahnya terkena bencana asap," kata Mulfachri.

Setidaknya ada 15 anggota fraksi PAN dari daerah pemilihan (dapil) di beberapa provinsi yang terkena korban asap di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sejak reses 1 November nanti, semuanya diminta turun tangan membantu warga.