Delapan fraksi di DPRD DKI sepakat meminta langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempercepat penyelesaian audit investigasi.
Sebab, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, seluas 3,6 hektare dengan anggaran sebesar Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014, membuat gaduh suasana kerja di pemerintahan Ibu Kota DKI. Tujuannya, agar kasus tersebut jelas apakah ada penyimpangan atau tidak.
Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD DKI Steven Setiabudi Musa mengungkapkan, jika hasil audit ditemukan ada indikasi jelas kerugian negara segera dilimpahkan ke penegak hukum.
"Sebab, kalau seperti ini (dibiarkan). Eksekutif mau kerja takut dan kami pun juga dilema. Takut dewan lagi dituduh menghambat kerja Pemprov," kata Steven di kantor DPRD DKI, Jakarta, Senin (24/8/2015).
"Jadi, kami (delapan fraksi) juga mendukung langkah aparat hukum, jika terjadi penyimpangan dan terbukti," paparnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Zainudin. Dia berharap, agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras. Dengan begitu, kata dia, semuanya akan jelas dan kasus tersebut tidak menjadi bola liar.
"Biar cepat jelas dan tidak saling tuduh serta kegaduhan bisa mereda," ungkapnya.
