Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menolak jika hanya karena praktek mafia hingga harga daging melonjak dan mengakibatkan penjual mogok berjualan.

Politikus Partai Demokrat ini melihat Pemerintah tidak cermat menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar.

"Selain pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar," kata Herman, Selasa (11/8).

Herman menjelaskan, kebutuhan daging sapi nasional Indonesia kurang lebih 540 ribu ton per tahun atau 2,2 kg per kapita per tahun dan sebagian besar kebutuhan masih di impor.

Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. Sarana transportasi untuk sapi kata Herman berbeda dengan sarana transportasi lainnya.

"Jadi jika sentra pengembangan sapi adalah provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi," ujar Herman.

Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian menurut Herman juga menyebabkan kesulitan mencapai swasembada dan mensejahterakan petani.

"Mungkin saja lebih murah disuplai dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih import. Berkaitan dengan tata niaga, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil,"ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin jika stok daging di Indonesia sebetulnya aman. Namun Jokowi menduga ada pihak yang mempermainkan pasar dengan melakukan penimbunan. Dampaknya terjadi kelangkaan daging. Hal tersebut dilakukan oknum tertentu untuk mendorong pemerintah agar mau mengimpor daging.

"Sebetulnya kalau dilihat betul stock itu ada tapi tidak dikeluarkan, untuk apa sih? Supaya kita impor banyak," kata Jokowi usai menghadiri pelantikan pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Grand Sahid Jaya,