TNI dan Polri diwacanakan akan direkrut untuk menggantikan tugas Satpol PP di wilayah DKI Jakarta. Namun wacana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut mendapat kritikan dari DPRD DKI.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PPP, Riano Ahmad menilai, Ahok telah melecehkan dan tidak paham tupoksi TNI dan Polri jika ditarik menggantikan tugas Satpol PP.
Ahok sendiri menyebutkan penilaian tersebut tak lebih dari bentuk kekalahan DPRD melawannya. Karena ia merasa tidak ada yang salah dengan merekrut TNI dan Polri menggantikan kerja Satpol PP di Ibukota.
"Itu orang iseng saja yang sengaja sudah kalah lawan saya, sekarang mau ngadu saya lawan TNI-Polri. Sekarang dimana salahnya, trus kita pakai operasional segala macam ini, TNI dikasih gaji nggak? ada, ada pergubnya, ada gajinya tuh kalau kita mau pakai jasa TNI-Polri," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
Kata Ahok, masyarakat dan anak buahnya pun akan lebih giat bekerja bila diperintah oleh TNI-Polri. "Orang akan lebih takut karena mereka lebih disiplin kan," ungkapnya.
Kata Ahok lagi, mengkaryakan TNI dan Polri tidak salah, ia mengklaim aturan itu tertuang di struktur TNI dan Polri.
"TNI itu boleh di-BKO-kan ke dalam pemda lho, kalau letnan kolonel dipindahkan ke dalam pemda itu pangkat jadi IV B," tukasnya dilansir dari RMOL Jakarta.
