Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyatakan, partainya telah bersikap jelas agar pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. "PDIP sudah jelas meminta agar dicabut. Kami minta jangan sampai ranah ini abu-abu," kata Puan kemarin di ruang fraksinya. "Bukan merevisi, justru mencabut dan menolak SKB."
Menurut Puan, dua peristiwa kekerasan di Cikeusik dan Temanggung membuktikan bahwa pemerintah tak bisa melindungi hak warga negara. "Kami meminta sikap dan ketegasan pemerintah, kenapa ini bisa terus berlanjut dan sepertinya dibiarkan saja tanpa kepastian hukum.”
Jaksa Agung Basrief Arief kemarin membahas masalah SKB ini bersama Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Agama Suryadharma Ali di Kementerian Agama. "Bisa saja dievaluasi," kata Basrief. "Ini kan masih akan dibicarakan," Wakil Jaksa Agung Darmono menambahkan. "Mungkin ada titik kelemahannya."
Surat ini dikeluarkan pada Juni 2008. Tujuan surat yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung itu adalah menjaga ketenteraman umat beragama, dan kaitannya dengan Jemaat Ahmadiyah. Isi surat ini antara lain melarang Ahmadiyah menyiarkan ajarannya. Surat ini juga mengatur orang yang melakukan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. Surat ini dibuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama. Sejumlah kalangan menilai landasan hukum surat keputusan bersama ini lemah.
Kemarin, seusai pertemuan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan SKB tentang Ahmadiyah masih berlaku. "Itu yang sedang dikaji. Karena, kalau dicabut, tidak ada lagi pedoman. Bahaya juga, kan?” ujarnya. Ia mengharapkan adanya solusi permanen supaya keberadaan Jemaat Ahmadiyah tidak menimbulkan keributan di masyarakat.
Ketua Komisi Agama DPR Abdul Kadir Karding menyesalkan tidak adanya sosialisasi yang baik tentang SKB tersebut. Dia mendesak agar isi SKB disempurnakan.
