Indonesia dinilai membutuhkan bank berkapasitas besar berskala regional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan konsolidasi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya pikir untuk membuat bank dengan kapasitas besar itu harus dilakukan konsolidasi. Jangan sampai pembiayaan untuk infrastruktur diambil bank-bank asing, harus bank lokal,” kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Jakarta, Senin (2/2).

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut, Said mencontohkan, Bank Mandiri harus dapat modal kuat. Caranya dengan konsolidasi. Pada tahap pertama, Bank Mandiri dan BNI harus dibentuk holding (perusahaan induk) terlebih dahulu dengan Bank Mandiri sebagai induknya. Setelah itu baru Bank Mandiri melakukan akuisisi terhadap BNI. “Kalau sudah holding Bank Mandiri dengan BNI, kemudian akuisisi maka modalnya menjadi kuat,” kata Said.

Selain konsolidasi bank BUMN, dia menjelaskan, secara bersamaan, pemerintah dan DPR RI juga harus memperketat ekspansi bank-bank asing sama seperti yang telah dilakukan negara-negara lain.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo menilai Indonesia sangat membutuhkan bank besar berskala regional, dengan modal seperti Maybank yang telah mencapai Rp 500 triliun.

Pasalnya, hanya bank-bank yang masuk kategori Qualified ASEAN Bank (QAB) yang akan dibebaskan untuk ekspansi ke negara-negara ASEAN. Jika Indonesia tidak memiliki wakil bank yang masuk QAB, industri perbankan nasional akan diserbu bank-bank dari Malaysia dan Singapura. “Coba bandingkan dengan Maybank yang sudah punya modal Rp 500 triliun,” kata dia.

Untuk itu, Andreas menilai, selain pemberian PNM untuk Bank Mandiri, pemerintah juga perlu mewujudkan konsolidasi antar-bank BUMN, agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang ukurannya mendekati Maybank.

"Jadi poinnya bagaimana sih arah pengembangan bank yang dimiliki pemerintah itu untuk menghadapi MEA. Kita harus betul-betul bisa memiliki bank regional yang kuat, itu yang kita perlukan. Kalau hanya Rp 9 triliun (rights issue), itu sangat kurang untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai QAB,” tegas dia.

Andreas menegaskan, konsolidasi antar-bank BUMN wajib dilakukan, meski tidak mudah. “Makanya saya mengatakan, penambahan modal adalah cara yang paling cepat. Tapi apakah sudah tepat kalau kita bicara menghadapi MEA. Itu butuh konsolidasi bank BUMN,” ujar dia.

Ecky Muharram dari Fraksi PKS yang duduk di Komisi XI mengatakan, Indonesia harus mempunyai bank BUMN yang kuat sekali. “Artinya tidak cukup hanya dengan menyuntik modal, harus ada beberapa mapping yang serupa. Misal Bank Mandiri dengan BNI kan serupa nasabah dan pangsa pasarnya. Itu harus dikonsolidasikan,” tegas dia.