Komisi V DPR RI meminta Pemerintah konsisten dan berjuang keras dalam perencanaan anggaran khususnya anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga. Konsistensi Pemerintah ini diperlukan mengingat jalan adalah infrastruktur yang menjadi lokomotif dalam  rangka menumbuhkan perekonomian nasional.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F-PG) disela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, PT Jasa Marga dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Rabu (17/2) di gedung DPR.

            Dalam rapat yang dipimpinnya, Muhidin mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun ini, Bina Marga mendapatkan dana kurang lebih Rp 27 triliun. Namun ternyata dalam APBN hanya mendapatkan Rp 16,5 triliun.

Jadi, kata Muhidin, untuk mencapai RPJPN pun terlalu jauh, sedangkan untuk pembangunan berdasarkan grand strateginya Kementerian PU juga tidak sampai Rp 21 triliun.

“Jadi memang kalau ada permasalahan, ganjalan itu tidak usah dipertanyakan karena memang dananya tidak cukup dan pemerintah tidak bisa memenuhi berdasarkan RPJPN itu sendiri,” kata Muhidin.

Seharusnya, tambahnya, Pemerintah memahami bahwa kita sudah punya RPJPN, punya grand strategi yang harus dipenuhi kalau ingin betul-betul menjadikan sebagai lokomotif bagi kemajuan perekonomian kita. Karena kemajuan perekonomian berarti akan mengurangi kesenjangan sosial dan akan menumbuhkan angkatan kerja baru.

Namun sangat disayangkan anggaran tahun 2010 bahkan mengalami penurunan dari tahun 2009, padahal program yang harus dijalankan Bina Marga ada penambahan jalan kurang lebih 4.000 km. “Jadi ini problem yang harus diselesaikan,” katanya memprihatinkan hal itu. 

Muhidin menambahkan, setiap tahunnya Bina Marga harus merekonstruksi 5.000 km jalan. Sementara dana yang ada hanya untuk maksimal 3.000 km yang bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini, terlalu besar backlognya.

Sebagai perbandingan, Indonesia setiap tahun hanya mampu membangun maksimal 25 km jalan tol, sementara di negara China dalam sehari dapat membangun 20 km. “Bisa dibayangkan betapa lambannya  pembangunan jalan tol yang ada di negara kita,” ujarnya.

Ada dua hal yang menjadi kendala terhambatnya pembangunan jalan kita, yaitu persoalan tanah dan masalah dana. Menurut Muhidin, selama ini banyak proyek jalan tol yang akan dijalankan namun semua itu terkendala dengan persoalan pembebasan tanah dimana ada warga yang tidak mau dibebaskan tanahnya karena belum ada kesesuaian harga.

Dalam hal ini, Komisi V DPR telah mengundang Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menyelesaikan pembebasan tanah yang akan dipakai untuk kepentingan umum.