Wakil Ketua DPR RI bidang Kordinator politik dan keamanan (korpolkam), Fadli Zon menyetujui keputusan Presiden Joko Widodo yang menghapus 10 lembaga  non struktural. Hal tersebut diungkapkan politisi dari fraksi partai Gerinda usai menerima kunjungan duta besar Georgia di gedung parlemen, Senayan Jakarta, selasa (16/12).

“Saya tidak masalah dan sependapat jika langkah itu dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran negara. Itu sah-sah saja, dan hak presiden untuk mengambil langkah tersebut,”ungkap Fadli.

Meski demikian, menurut Fadli yang harus juga dipikirkan adalah dampak dari penghapusan lembaga tersebut. Salah satunya adalah pengalokasian para staf dan karyawan ke lembaga lain, baik yang PNS maupun non PNS.

Sebagaimana informasi yang beredar, Presiden pada 4 Desember 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang pembubaran 10 lembaga Non Struktural. Konon, langkah itu diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.