Anggota DPRD Me­dan ber­sama Aliansi Ormas Islam Su­mut mengunjungi masyarakat yang menjadi korban penggu­suran di sekitar pinggiran rel samping Pasar Timah Keca­matan Medan Area yang me­ngungsi di musholla, Selasa (2/12).

Kehadiran mereka untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan be­rupa sembako.

Hadir dalam kunjungan ter­sebut diantaranya Ketua Fraksi PAN, Ahmad Arif SE, MM DP­RD Medan Sekretaris Fraksi PAN, Zulkarnain Yusuf Nasu­tion, Wakil Ketua Fraksi PKS, Asmui Lubis, Ketua II FUI Su­mut, Affan Lubis dan Ketua Aliansi Ormas Islam Sumut, Leo Imsar Adnan.

“Kita sangat berterima kasih atas ke­pedulian yang ditun­jukan anggota de­wan bersama rombongan yang hadir hari ini. Kita berharap pertolongan ka­rena kami merasa dizolimi. Digusur tanpa prikema­nusiaan dan hanya diberi ganti rugi sebesar Rp1,5 juta,” ujar Suri Siregar.

Menuntut Keadilan

Dikatakan Siregar, dirinya bersama warga lainnya hanya menuntut keadilan atas perla­kukan yang semena-mena dari pemerintah.

Apalagi menurut Suri peng­gusuran yang menimpa mereka jauh dari rasa keadilan.

“Lihat saja , tempat kita saja yang di­gusur. Itu bangunan megah Yanglim Plaza dan beberapa rumah tidak ikut di­gusur,” tegasnya.

Sementara itu Ahmad Arif usai mem­beri bantuan meminta agar masya­rakat tetap tenang dan selalu berdoa agar men­dapat bantuan dari Allah.

Ia bersama anggota dewan lainnya me­ngaku akan memper­tanyakan perihal penggusuran ini kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait.

“Pemerintah harusnya mem­berikan so­lusi bukan hanya asal gusur saja. Lagi pula kalau mau digusur harus semuanya jangan dipilih-pilih. Apa bed­anya bangun­an warga yang diro­boh­kan dengan ba­ngun­an Yang Lim Plaza dan rumah itu. Samanya jaraknya dari bibir rel. Lalu kenapa tidak digusur,” tukas Arif.

Politisi dari PAN, Zulkarnain Yusuf ju­ga mengatakan masya­rakat harus men­dapat keadilan.

Sementara itu politisi dari PKS, Asmui Lubis meminta agar masyarakat membuat laporan resmi kepada Ketua DPRD Medan.

Masyarakat juga diminta mengum­pul­kan sejumlah bukti-bukti yang mereka miliki di antaranya terkait izin tinggal dari PT KAI, bukti pembayaran PBB yang telah mereka miliki selama bertahun-ta­hun di lokasi peng­gusuran.