xKetua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, selama ini semua instansi terkait dengan Pos Lintas Batas (PLB), baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sudah datang silih berganti ke daerah perbatasan.

Namun kondisi perbatasan tidak pernah mengalami perubahan kepada yang lebih baik sebab kondisinya sampai sekarang ini masih tetap seperti baru selesai dibangun pada tahun 1991.

Hal itu dikatakan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada wartawan usia mengadakan dialog dengan warga dan tokoh masyaralkat Entikong dalam kunjungan Pimpinan MPR RI dan anggota DPR RI ke Kabupaten Sanggau Entikong perbatasan Indonesia dengan Sarawak Malaysia Kamis (27/11).

Ia mengatakan, semua yang terkait dengan masalah perbatasan sudah datang ke Entikong yang berbatasan langusng dengan Sarawak Malaysia di daerah Tebedu. Kedatangan atau kunjungan itu dimaksudkan untuk mendengar secara langsung keluhan dari masyarakat tentang masalah perbatasan.

Selain itu kunjungan ke perbatasan ini adalah dengan tujuan untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat yang tinggal diperbatasan. Artinya keluhan dari masyarakat itu dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang mengambil keputusan.

"Untuk PLB di Wilayah Indonesia sangat banyak aturan tetapi aturan itu kurang melengkapi dengan yang lain. Untuk itu dalam waktu dekat permasalahan itu akan segera dibicarakan dengan pihak DPR dan pemerintah," kata Zulkifli.

Pada dasarnya banyak dinas instansi yang terlibat dalam pengelolaan pos PLB Entikong Kabupaten Sangau. Namun demikian juga permasalahan yang terjadi di Entikong, dimana banyak aturan hukum yang belum jelas diketahui masyarakat.

Salah satu contoh yaitu di Malaysia hanya satu instansi saja yang mengelola kawasan perbatasan yaitu pihak swasta. Hal itu adalah merupakan satu kebijakan dalam pengelolaan PLB.

Sebab dengan demikian maka semua pengurusan berlangsung satu pintu di PLB Entikong artinya pos itu sudah menerapkan sistim satu pintu. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah, sangat sederhana tetapi masalahnya susah untuk diselesaikan.

Ia menambahkan, banyak instansi pengelola perbatasan di daerah Entikong. Namun permasalahannya juga sangat susah untuk diselesaikan karena harus ada penjelasan dari semua pihak.

Jadi usai kunjungan kerja ke perbatasan ini akan segera melakukan rapat gabungan dan di instansi pemerintah. Dimana seperti biasa dikatakan “datang silih berganti” tetapi belum ada perubahan yang signifikan.

Untuk itu diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ke daerah perbatasan oleh seluruh pimpinan MPR diharapkan akan ada satu perubahan yang baik terhadap PLB.

Untuk itu dalam waktu dekat ini MPR akan mengundang DPRD, DPD, dan pemerintah untuk mengambil satu kebijakan terhadap perbatasan.