Ketua MPR Zulkifli Hasan optimistis dualisme di DPR akan segera selesai.
"Sekarang DPR bekerja, MPR membantu, yakinlah sebelum dua minggu selesai (DPR tandingan), syukur-sykur minggu depan selesai," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, termasuk kisruh yang dibuat oleh KIH dengan adanya DPR tandingan. Namun, dia tak menyebut seperti apa penyelesaian konflik antara DPR dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu.
"Tidak ada di negeri ini yang tidak bisa diselesaikan, melalui silaturahmi dan musyawarah mufakat, tidak ada yang tidak selesai," ujarnya.
Pada Selasa (4/11) besok KIH akan menggelar paripurna tandingan dengan agenda pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di ruang badan musyawarah (Bamus). Begitu juga dengan DPR akan menggelar paripurna di ruang paripurna dengan agenda pembahasan penetapan mitra komisi.
Dikabarkan sebelumnya, politikus PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan, DPR tandingan hanyalah bentuk mencari perhatian kubu Koalisi Merah Putih (KMP). Pasalnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mampu lagi melakukan lobi untuk mendapat jatah 16 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Yang dilakukan KIH kan juga bukan membentuk DPR tandingan, cuma karena nggak ada jalan lain lagi, KMP jalan terus kemudian KIH hanya sebagai anggota DPR paripurna, artinya kita nggak dianggap di komisi," ungkap Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
Merasa tidak dapat berbuat apa-apa dengan hanya menjadi anggota komisi, akhirnya KIH membuat DPR tandingan.
"Terus kalau udah gitu kita harus berbuat apa? masa kita diam aja. Sebagai makhluk politik itu kan harus melakukan sesuatu, yang kita lakukan kemarin adalah ikhtiar, tolong dong supaya kami jangan dilakukan sewenang-wenang," ujarnya.
Selain itu, dari 65 alat kelengkapan dewa (AKD), pihaknya hanya mengaku diberi jatah lima pimpinan AKD. KIH meminta 16 pimpinan AKD.
"Masa dari 65 AKD, kita cuma dikasih lima. Asas apa yang dipakai untuk membagi lima pimpinan kepada lima fraksi di KIH. Ini kalo saya analogikan seperti orangtua ngasih permen ke anak kecil yang sedang nangis. Padahal 247 anggota fraksi KIH, dan kita mewakili jutaan rakyat," tuturnya.
Seperti diketahui, KIH membuat DPR tandingan, karena merasa tidak percaya dengan pimpinan DPR saat ini. Mereka juga mengeluarkan mosi tidak percaya atas pimpinan DPR. Bahkan mereka meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu MD3.
