Ekspor ilegal timah dituding sebagai penyebab utama kesengkarutan tata niaga timah di Bangka Belitung. Ketidakberdayaan aparat di daerah membuat anggota DPRD yang tergabung dalam Panja Tata Niaga Timah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, awal pekan ini.

“Kami meminta KPK mengawasi tata niaga timah di Bangka Belitung. KPK harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat praktik ekspor ilegal timah,“ kata Eka Mulya Putra, ketua panja, di Pangkalpinang, kemarin.

Di KPK, panja menyerahkan laporan dan rekomendasi kekarut-marutan persoalan timah. Di dalam laporan tertuang berbagai temuan panja yang diperoleh setelah mereka menelusuri fakta di lapangan selama April hingga Juni 2014.

Eka mengatakan ekspor ilegal timah marak dan sangat merugikan negara serta masyarakat Bangka Belitung. Praktik ekspor ilegal itu terjadi terus-menerus dan telah cukup lama. “Kondisi itu terjadi akibat lemahnya pengawasan dari aparat berwenang, seperti Polri, TNI-AL. serta Bea dan Cukai. Bahkan kuat dugaan, ada keterlibat sejumlah aparat dalam kegiatan haram tersebut,“ tandas Eka.

Ia menambahkan, saat berkunjung ke daerah itu, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan sejumlah pejabat tinggi. Bahkan, Abraham juga mengingatkan para jenderal untuk tidak menjadi beking penyelundupan.

KPK harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat praktik ekspor ilegal timah di Babel. “Soal siapa saja para petinggi yang terlibat, KPK pasti sudah memiliki datanya,“ tandasnya.

Menyitir temuan Indonesia Corruption Watch, Eka menyatakan selama periode 2004­2013 dari Bangka Belitung diekspor 301.800 metrik ton timah dengan nilai US$4,358 miliar atau setara Rp50,121 triliun yang tidak tercatat alias ilegal.
Negara diperkirakan merugi hingga Rp4,171 triliun, dari royalti dan PPh.

Di KPK, Panja DPRD Bangka Belitung ditemui Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK. Selain ke KPK, mereka juga mendatangi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, BPK, dan markas Armada Barat TNI Angkatan Laut.