Pemerintah sependapat dengan seluruh fraksi di DPR untuk mengoptimalkan APBN sebagai stimulus perekonomian nasional. Dengan begitu, potensi pasar domestik meningkat yang secara otomatis pertumbuhan ekonominya juga ikut terdorong.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (8/7). Agenda rapat berisikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI soal RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013.

“Selain itu, pemerintah juga sependapat agar di masa mendatang terus dapat dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaa anggaran, dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara,” papar Chatib.

Dalam pengantarnya, Chatib juga mengatakan, pemerintah selalu berupaya melaksanakan APBN untuk meningkatkan kemakmuran rakyat seperti diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada Rapat Paripurna sebelumnya, semua fraksi di DPR RI telah memberikan pandangannya terhadap RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2013.

Soal terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2013, pemerintah memberikan argument bahwa semua itu dipengaruhi faktor eksternal, antara lain keputusan Bank Sentral AS yang melakukan penghentian stimulus moneter secara bertahap. Selain itu, ada pula faktor belum pulihnya perekonomian global, khususnya di Eropa, India, dan Tiongkok yang berdampak pada lemahnya ekspor nasional.

Sementara dari faktor internal, pelemahan rupiah disebabkan tekanan neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit sejak tahun 2012 akibat meningkatnya impor minyak seiring peningkatan konsumsi di dalam negeri.