DPR : Sucofindo-Surveyor harus bantu produk pertanian

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan dua BUMN bidang jasa verifikasi, PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) harus membantu produk pertanian Indonesia menembus seluruh negara anggota ASEAN.

Pimpinan Komisi DPR RI yang membidangi pertanian itu di Jakarta, Selasa, mengatakan berbagai produk pertanian Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam bersaing di ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015.

Untuk itu, katanya, pemerintah maupun lembaga sertifikasi produksi dan pengolah hasil pertanian, seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia harus bahu membahu mempermudah jalan bagi produk-produk pertanian menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus mampu menembus pasar negara-negara ASEAN.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan ada tiga Undang-Undang yang bisa menjadi acuan produk pertanian memenangkan persaingan di luar negeri yakni UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurut dia, ketiga UU itu memberikan kekuatan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang kompetitif dan berkualitas.

"Kita ini negara agraris sehingga mampu menghasilkan produk yang bisa bersaing,"katanya.

Herman menolak pandangan sejumlah pihak yang seolah-olah menilai bahwa sebelum Pasar Bebas ASEAN, pasar produk pertanian Indonesia sudah dikuasai oleh produk-produk impor.

Menurut dia, yang kelihatannya dikuasai itu hanya produk pangan sedangkan produk hortikultura, perkebunan, dan perikanan, Indonesia lebih unggul dibanding negara-negara lain di ASEAN.

Produk pangan impor yang banyak terdapat di pasar dalam negeri itu, kata Herman, membuat pemerintah menghadapi dilema, di satu sisi harus menyediakan stok dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi dan di sisi lain harus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

"Inilah yang menyebabkan pemerintah sering kali memilih jalan impor untuk menjaga stabilitas harga, meskipun impor itu sesuai Undang-Undang merupakan pilihan terakhir," kata Herman.

Ia menegaskan produk pangan Indonesia sesungguhnya tidak kalah dengan negara tetangga.

Ia menyebutkan hasil pertanian padi di Indonesia mencapai 30 juta ton sedangkan Thailand hanya mampu menghasilkan 20 juta ton.

Persoalannya, kata dia, konsumen Indonesia jauh lebih banyak dari Thailand sehingga Indonesia harus mengimpor produk dari Thailand yang hanya dikonsumsi 10 juta ton.