Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga legislator asal Aceh, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan, pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang minyak dan gas sudah mencapai 95 persen atau mendekati persetujuan.

Menurut dia, semua poin sudah hampir disepakati, hanya saja yang masih menjadi pembahasan terkait poin pengelolaan migas 14 mil dari bibir pantai menjadi hingga 200 mil laut. “Pemerintah Aceh menilai zona kewenangan 14 mil arah laut yang diberikan dikhawatirkan sudah tidak ada lagi potensi yang bisa diambil selain di zona ekonomi eksklusif,” katanya.

Poin pengelolaan migas yang diminta Pemerintah Aceh hingga 200 mil tersebut telah disepakati dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan saat ini tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Politisi itu menambahkan, terkait masih adanya 6 RPP dan 1 Perpres yang belum diselesaikan, perlu adanya jalan tengah yang dicari oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Ia menyarankan agar tim Pemerintah Aceh dapat menerima dulu poin-poin yang telah disepakati bersama dan nantinya disempurnakan kembali bersama-sama apabila memang dianggap belum sempurna pada pemerintahan selanjutnya.

“Kami khawatir jika pemerintahan baru nanti berbagai poin yang telah disepakati itu bisa dimentalkan kembali dan membutuhkan proses panjang untuk membahas kembali,” katanya.

Kendati demikian pihaknya berharap seluruh turunan UUPA tersebut dapat diselesaikan seluruhnya sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 2014.