Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tak lagi punya identitas jelas. Kesan ini menguat setelah PKB mengangkat bos Lion Air Rusdi Kirana sebagai wakil ketua umumnya dengan alasan ingin menggaet kalangan pebisnis. PKB dianggap sudah keluar dari basis massanya, kalangan Nahdhatul Ulama.

Menurut politisi Golkar Hajriyanto Y Thohari, apa yang terjadi di PKB adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang sedang berjalan di negeri ini. Politisi dan pengusaha makin tak punya sekat dan justru berkolaborasi memainkan pentas politik.

"Ini konsekuensi demokrasi langsung dan liberal. Di negara besar dengan teritorial unik seperti Indonesia, demokrasi seperti itu butuh sumber daya finansial besar," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/1).

Parpol butuh pengusaha untuk menalangi dana operasional hingga konsolidasi ke daerah-daerah. Di sera demokrasi langsung dan deliberalisasi, orang yang punya modal finansial sangat dihargai. Orang-orang kaya bisa menduduki atau menentukan jabatan strategis ketimbang tokoh masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

"Itu namanya plutokrasi. Seseorang pemimpin tidak dipilih dari kongres, pengalamannya, atau kepemimpinannya. Tapi berdasarkan modal kapital dan memberi perhatian pada kegiatan masyarakat," katanya.

Di mata Hajriyanto, Rusdi Kirana bukan pebisnis pertama yang masuk politik praktis. Sebelumnya, ada bos media Hary Tanoesoedibjo yang masuk ke Nasdem lalu pindah ke Hanura. Bahkan Hary Tanoe langsung dapat jatah cawapres.