Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menantang Gubernur Joko Widodo untuk melakukan persentasi kinerja tahunan di depan warga. Tantangan ini dilontarkan langsung Wakil Ketua DPRD, Boy Sadikin di DPRD, Rabu, 20 November 2013.

"Ini bentuk transparansi langsung yang sering disampaikan. Selama ini transparansi baru dilakukan seperti menempelkan APBD di Pos RW atau RT agar masyarakat bisa mengetahui, numun realisasinya masyarakat belum tahu," katanya.

Boy mengaku tak masalah jika Jokowi menempelkan laporan hasil kerja selama setahun, meski  itu dianggap melangkahi DPRD. Baginya eksekutif, setiap tahun selalu menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban (LKPJ) saat rapat paripurna.

"Jokowi kan gubernur yang dipilih masyarakat. Jadi, masyarakat berhak mendapat penjelasan langsung dari gubernur, enggak hanya sama DPRD saja," ujarnya.

Putra mantan Gubernur, Ali Sadikin ini menjelaskan  persentasi di depan warga dinilai sangat penting. Bukan hanya untuk memenuhi azas transparansi, namun juga menjadi penjaring aspirasi di bawah.

Laporan kinerja ini dapat merangsang masyarakat untuk turut serta berkontribusi pada pembangunan, terutama pada program yang masih terhambat dalam realisasinya.

"Kalau masyarakat lihat program A belum berhasil, kemudian dia lihat penjelasannya, dari situ dia bisa membantu. Semakin detail laporannya, semakin bagus. Bahkan kalau perlu laporan kerja setiap dinasnya juga ada," katanya.

Politisi PDIP ini menyakini bila Jokowi berani melakukan ini warga akan memberiapresiasi yang sangat tinggi. Kedepan warga bisa lebih tahu dan peduli, ke mana anggaran digunakan, berhasil atau tidak dan berbagai hambatannya.