Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Marwan: Jakarta Ibu Kota Tak Berbentuk

Kemacetan Jakarta yang semakin tidak terkendali dan ancaman datangnya banjir tidak kalah menarik dengan hiruk pikuk isu penyadapan Austalia dan Amerika Serikat (AS), isu tentang perkembangan politik nasional dan isu tentang calon presiden (capres) 2014.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan Marwan Jafar mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir kemacetan Jakarta kian menjadi-jadi. Ditambah lagi dengan musim hujan yang sudah mulai mengguyur Jakarta akan menambah kemacetan ibu kota.

"Jakarta sebagai ibu kota yang tidak memiliki bentuk karena macet dan banjir. Kemacetan semakin menjadi karena banyaknya genangan air setelah hujan. Bahkan banjir sudah menggenangi beberapa titik di ibukota. Hal itu menunjukkan bahwa masalah yang krusial di Jakarta belum tersentuh sama sekali," kata Marwan, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (19/11/2013) malam.

Menurutnya, beberapa solusi yang diwacanakan oleh banyak pengamat dan ahli untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Ibukota belum terbukti. Adalah, dengan menerapkan Pola Transportasi Massal (PTM) secara komprehensif, tidak parsial, revitalisisasi saluran air, nampaknya sulit direalisasikan dalam waktu cepat karena pembangunan jalan secara horizontal sangat sulit.

Misalnya, kata Marwan, dalam bentuk MRT (mass rapid transit) dalam bentuk sub way, LRT (light rail transit) dalam bentuk monorail, BRT (bus rapid transit) dalam bentuk bus way serta water ways (angkutan sungai) dalam bentuk kapal motor, yang bisa menghubungkan semua wilayah di satu kawasan seperti Jabodetabek.

"Minimnya lahan dan pembebasan lahan yang sering memakan waktu lama dan berbelit-belit juga menjadi persoalan tersendiri," tegas Ketua Fraksi PKB itu.

Menurutnya, pembenahan angkutan massal yang sudah tidak layak pakai baik dengan peremajaan atau melakukan penggantian yang baru sekaligus menertibkan dan mengatur trayek agar tidak tumpang tindih yang justru menimbulkan kemacetan baru.
"Misalnya mengatur bus sedang untuk jalan kolektor atau penghubung antar wilayah dan mikrolet untuk melayani angkutan lingkungan, nampaknya juga masih mengalami kendala," kata Marwan.

Sebenarnya, kata Marwan, Indonesia bisa mencontoh Singapura yang telah berhasil mengurangi kemacetan dengan menerapkan electronic road pricing (ERP), yakni pengguna kendaraan pribadi akan dikenai biaya tambahan melintasi jalan tertentu.

"UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan landasan untuk penerapan ERP tersebut. Tapi ide tersebut nampaknya juga belum bisa diterapkan di Jakarta," jelasnya.

Diposting 20-11-2013.

Dia dalam berita ini...

DPR-RI 2009 Jawa Tengah III
Partai: PKB