Anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin mengatakan, selama ini program swasembada sapi tidak dilakukan secara menyeluruh dan di dukung secara optimal dari lintas kementerian maupun pemangku kepentingan. Padahal secara lahan, sumber daya manusia dan teknologi diseminasi sapi bisa dikembangkan di dalam negeri.

"Selama ini manajemen produksi tidak berjalan dengan optimal karena tidak adanya sistem yang terintegrasi antara hulu (produsen) dan hilir (pasar)," kata Ma'mur dalam pernyataannya ke "PRLM", Jumat (13/9).

Jika pemerintah merealisasikan rencana membeli peternakan di Australia, kata Ma'mur, menunjukan pemerintah tidak memiliki visi yang kuat dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri.

"Pemerintah tidak mentaati rencana PSDS 2014 yang sudah direncakan sejak lama, karena sesungguhnya tidak ada klausul perencanaan yang menyebutkan bahwa pengembangan daging sapi nasional dengan membeli peternakan di luar negeri." Kata Ma'mur yang mewakili Kab. Bandung dan Bandung Barat ini.

Sangat ironis langkah Kementerian BUMN, bukannya mengembangkan pertanian lokal dan mengundang investor asing ke Indonesia. 'Justru pemerintah lebih senang melakukan shortcut (jalan pintas) dengan membeli lahan peternakan di Australia yang tidak akan memberikan dampak kepada peternak lokal,” sesal Ma’mur.

Sekadar catatan, dalam cetak biru Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 terungkap bahwa dengan tambahan anggaran Rp 10,65 triliun yang bersumber dari dana APBN dan APBD, Kementerian Pertanian akan mampu meningkatkan populasi sapi pada tahun 2014 sebanyak 14,23 juta ekor dari populasi pada tahun 2009 sebanyak 12,61 juta ekor.