Anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman mengusulkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) tidak berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan langsung di bawah Wakil Presiden.

"Kementerian Dalam Negeri tugasnya sudah banyak dan menumpuk. Saya malah mengusulkan agar BNPP ini tidak dipindahkan ke Kementerian PDT, tetapi langsung di bawah kendali Wapres," kata Hayono dalam Dialog Kenegaraan Bertajuk 'Kemerdekaan di Daerah Perbatasan' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).

"Saya kira Wapres masih bisa untuk menangani itu," tambah politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Hayono, koordinasi di tingkat menteri ini sangat lemah dan kurang kuat. "Bupati dipanggil gubernur atau menteri saja tidak hadir. Bahkan, kepala daerah dipanggil rapat oleh presiden pun tak hadir karena beda partai," kata Hayono. 

Karena itu, tambah Hayono, untuk daerah perbatasan harus ada intervensi khusus dari negara atau pemerintah.