Anggota Timwas Century DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, rapat tertutup timwas century DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung Rabu (10/7) ini, tampaknya akan mendorong DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap mantan Gubernur BI Boediono.

"Dalam rapat tertutup tersebut, kendati tidak boleh disampaikan ke publik detil substansi hukumnya, namun secara tegas pimpinan KPK menepis anggapan publik bahwa penetapan Budi Mulia dan kawan-kawan sebagai tersangka bukan karena gratifikasi," ujar Bambang Soesatyo.

Kata Bambang, pimpinan KPK menyampaikan, penetapan tersangka itu lebih kepada Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam proses pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) oleh dewan Gubernur yang dipimpin langsung oleh Gubernur BI Boediono, dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam rapat dewan gubernur BI yang dipimpin oleh Gubernur BI Boediono, dan dihadiri oleh senior dewan gubernur Miranda Goeltom, serta enam anggota dewan gubernur BI termasuk Budi Mulia (BM) dan Siti Fadjriah (SF).

"Jika mengacu pada undang-undang BI tentang segala keputusan strategis harus diputuskan dalam rapat dewan gubernur (RDG) sebagai lembaga tertinggi BI dalam kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, itu artinya, tidak bisa hanya BM atau SF yang dipersalahkan. Itu harus menjadi tanggung jawab kolektif dewan gubernur," tandasnya.

Dalam rapat, Timwas sepakat memberi apresiasi kepada kerja keras KPK. Hal ini karena, setelah melalui rangkaian proses yang sangat panjang dan berliku, proses hukum skandal kebijakan, perhitungan dan pencairan dana talangan (bailout) untuk eks Bank Century akhirnya sampai juga di jantung persoalan. 

"Bukti-bukti terdahulu, plus sejumlah kesaksian terbaru dari para terperiksa, baik kesaksian SMI (Sri Mulyani Indrawati) di AS dan saksi lainnya di Australia, memposisikan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) harus fokus pada indikasi moral hazard sejumlah oknum mantan pimpinan Bank Indonesia," pungkasnya.