DPR: Jelang penaikan harga BBM, BPH Migas diminta pro aktif

Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hari ini, Jumat (21/6). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta pro aktif untuk menjaga dan mengamankan pendistribusian BBM.

Anggota Komisi VII DPR Nur Yasin mengatakan, aparat pemerintah harus memastikan dan berperan secara aktif untuk memantau sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM.

BPH Migas, sebagai koordinator pendistribusian BBM, juga harus secara intensif melakukan koordinasi dengan aparat terkait seperti Polri, Jaksa dan Pertamina untuk memastikan keamanan demi kelancaran distribusi.

"BPH Migas harus pro aktif untuk operasional di lapangan," jelas Yasin di Jakarta, Jumat (21/6).

Di samping itu, pihaknya juga meminta seluruh menteri dan jajaran pemerintah terlibat aktif dalam merespons kenaikan harga BBM. "Seperti Menteri Perdagangan harus aktif mengendalikan harga pangan yang nyatanya telah melonjak sebelum kenaikan harga BBM yang disebabkan faktor psikologis ketimbang ekonomi," tutur dia.

Politikus PKB ini meminta agar menteri tidak hanya sekadar sidak yang tidak ada tindaklanjutnya. Sidak menurutnya harus menghasilkan sesuatu yang konkret.

"Kami juga meminta Kapolri untuk mengerahkan seluruh aparaturnya di seluruh tingkatan untuk memantau dan menindak pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas rencana kenaikan harga BBM," tandasnya.

Yasin mengimbau agar pihak kepolisian dapat memastikan tidak ada sedikitpun celah untuk melakukan penyelewengan BBM di lapangan.