Anggota Komisi Keuangan DPR terbelah dalam penyikapan atas proses penawaran perdana saham Krakatau Steel, ada yang menginginkan agar segera dilakukan audit investigasi, namun ada juga yang ingin mendengarkan terlebih dahulu penjelasan Krakatau Steel, penjamin emisi dan pemerintah. 

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat, Senin (29/11) malam dengan Krakatau Steel, dan tiga penjamin emisi, yaitu Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

Anggota Komisi Keuangan I Wayan Gunastra meminta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas proses penawaran perdana saham Krakatau Steel tersebut. “Menurut Undang Undang Pasar Modal yang bisa melakukan pemeriksaan adalah Bapepam,” kata anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Wayan Gunastra mengungkapkan agar proses initial public offering Krakatau Steel ini dibuka saja ke publik siapa saja yang mendapat penjatahan saham. “Katanya ada teman-teman kami (anggota DPR) yang mendapatkan,” katanya. Dia mengatakan hal ini perlu dijelaskan sehingga tidak muncul fitnah di masyarakat.

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Golkar, Edison Betaubun mempertanyakan apakah penetapan harga saham pada Rp 850 menguntungkan atau merugikan Krakatau Steel. “Menguntungkan atau merugikan saya minta pimpinan melakukan audit investigasi,” katanya.

Sedangkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait tidak ingin terburu-buru untuk meminta audit, membentuk panitia kerja maupun panitia khusus. “Kita dengarkan dulu penjelasan mereka,” katanya.

Maruarar mengatakan apabila nanti kemudian Komisi Keuangan meminta membentuk panitia khusus untuk penawaran perdana saham Krakatau Steel, maka ini akan bisa menjadi Pansus Century jilid dua. “Kalau sudah pansus, urusan politik hukum jadi satu,” katanya.

Sedangkan Meutya Hafid meminta agar Bapepam segera membuka penjatahan pembelian saham Krakatau. “Apalagi tadi sudah disebutkan adanya konglomerat perempuan yang mendapat jatah,” kata anggota dari Fraksi Partai Golkar.

Menurut Meutya, audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan mengingat dalam waktu dekat sejumlah badan usaha milik negara akan melakukan IPO, seperti Garuda Indonesia. “Dengan audit investigasi, bisa memulihkan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muetya mengungkapkan adanya kelompok tertentu yang berencana menggelar konferensi pers pada Rabu depan tentang proses IPO Krakatau. “Dan akan membuka penjatahan saham, siapa-siapa saja yang dapat,” katanya.