Kejagung Klaim Selamatkan 133 Miliar Duit Negara

Pengembalian uang nega­ra oleh Kejaksaan Agung dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, menurut anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi, belum bisa dibilang maksimal.

“Soalnya, kita semua tahu, angka kerugian negara akibat korupsi bisa lebih dari Rp 1 triliun. Maka, Kejaksaan Agung jangan lantas berbangga diri terlebih dahulu,” kata Andi kepada Rakyat Merdeka.

Meski begitu, Andi tetap mengapresiasi apa yang telah Korps Adhyaksa lakukan. Soalnya, lanjut dia, biar bagai­mana pun kejaksaan telah mem­beri pemasukan untuk ke­uang­an negara.

Dia menambahkan, kejaksaan dan Kementerian Keuangan harus mengecek betul apakah uang negara itu sudah masuk kas negara. “Kalau memang di­kem­balikan ke negara, berarti sudah seharusnya masuk kas negara. Sehingga, uang yang dikembalikan itu bisa dipergu­na­kan lagi oleh negara untuk menjaga stabilitas perekonomi­an Indonesia,” ujarnya.

Andi menandaskan, kejaksaan mesti maksimal menuntas­kan kasus korupsi, termasuk menangkap para pelakunya yang kabur. Sebab, menurut dia, penyelamatan uang negara jika tidak dibarengi dengan menin­dak tegas koruptor, maka pena­nganannya belum bisa dibilang tuntas. “Berarti masih ada yang tersisa dari kasus korupsi ter­sebut. Sangat disayangkan jika uang negara telah dikemba­likan, tapi koruptornya berkeliaran,” ujarnya.

Untuk itu, lagi-lagi Andi menekankan perlunya langkah kongkrit dan upaya keras jajaran Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti perburuan aset para buronan pembobol duit negara seperti ini. “Dibutuhkan ke­seriusan dan koordinasi intensif  antar departemen.

Karena efek atas hal ini sudah menyangkut kredibilitas negara,” ujarnya. Dia menambahkan, Kejaksaan Agung juga perlu menyoroti kasus-kasus ko­rupsi di daerah. Pasalnya, dugaan kerugian negara terbesar akibat korupsi juga berasal dari daerah. “Inilah pentingnya fungsi pengawasan di Kejaksaan Agung, selain mengawasi kinerja para jaksa itu sendiri,” tandasnya.  [RM]