Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengumpulkan kepala daerah dalam rangka penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), kemarin, mendapat cibiran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Sebagai suatu quality improvement mengumpulkan kepala daerah dan penegak hukum baik-baik saja. Tapi langkah seperti itu sudah tidak efektif lagi," kata politikus PDIP Ganjar Pranowo di Jakarta, tadi malam.

Presiden mengumpulkan para kepala daerah untuk menyerahan DIPA 2013. Selain itu, arahan-arahan terkait dengan kasus korupsi juga diberikan oleh Presiden. Namun, bagi Ganjar yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR menilai cara itu tidak akan efektif untuk menghindari kepala daerah terjerat kasus korupsi.

"Tetap saja kepala daerah terjerat kasus korupsi. Intinya jangan ajari ikan berenang," pintanya.

Menurut dia, korupsi yang terjadi bukan karena undang-undang. Melainkan bersumber dari niat dan keberanian pimpinan daerah tersebut untuk melakukan tindak korupsi. "Korupsi tidak ada urusannya dengan UU. Itu keberanian dan niat. Sebenarnya kepala daerah tahu. Itu sudah ada niatan," tuturnya.