Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulbar merasa heran karena tidak dilibatkan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Akbar Tahir telah melakukan ekspose di DPRD Sulbar terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun anggaran 2013 yang diprediksi sudah mencapai angka Rp1 triliun lebih.

Namun, angka itu ternyata tidak diketahui Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulbar, Muhammad Ridwan mengaku heran melihat angka-angka yang ada dalam KUA-PPAS tersebut.
"Kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan KUA-PPAS tersebut. Jadi, saya heran melihat angka-angka di dalamnya," aku Ridwan, Rabu, 5 Desember.

Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan sangat menyayangkan kurangnya koordinasi di eksekutif khususnya yang tergabung dalam TAPD. Menurut Hamzah, KUA-PPAS yang dibuat Bappeda harusnya diketahui Biro Keuangan.

 "Saya meminta agar semua yang terlibat dalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah) harus sering berkoordinasi, sering melakukan rapat agar ada kesamaan visi. Saya yakin selama ini TAPD jarang rapat, makanya sering terjadi miskomunikasi," sesal Hamzah.

Pada saat ekspose KUA-PPAS di gedung DPRD Sulbar, beberapa waktu lalu, Kepala Bappeda Sulbar, Akbar Tahir mengemukakan, rencana pendapatan pada 2013 akan mencapai angka Rp1,079 triliun. Sedangkan estimasi belanja mencapai Rp1,091 triliun.

Dengan selisih antara belanja dan pendapatan, maka kemungkinan defisit akan mencapai angka Rp12,1 miliar. Dari total belanja sebesar Rp1,091 triliun tersebut, sebanyak Rp480 miliar diarahkan untuk belanja langsung dan Rp611 miliar diarahkan untuk belanja tidak langsung.

Angka itupun mengundang pertanyaan sejumlah anggota DPRD Sulbar. Akbar menjelaskan, komposisi angka-angka tersebut masih bersifat sementara karena merupakan estimasi umum dalam KUA-PPAS. "Komposisinya tentu saja akan mengalami perubahan setelah pembahasan di DPRD," katanya.