Sutan Bhatoegana Tak Persoalkan Pembubaran BP Migas

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kami di Komisi VII harus menghargai putusan itu karena pasti bukan tanpa dasar," kata Sutan Bhatoegana dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/11/2012). Politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak kaget terhadap putusan MK yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga membubarkan BP Migas.

Pasalnya, Komisi VII saat ini sedang membahas rancangan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang itu, termasuk di dalamnya peran BP Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Jadi Komisi VII hanya keduluan MK saja. Tapi tidak masalah karena semangat putusan itu untuk mengembalikan pengelolaan migas sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucap pimpinan komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.

Menurut dia, Komisi VII dan MK menjalankan fungsi masing-masing terkait pengelolaan minyak dan gas bumi. Komisi VII membahas dan membentuk undang-undang tentang minyak dan gas bumi, sedangkan MK melakukan "judicial review" terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

"MK dan DPR adalah lembaga negara yang setara. Jadi kami menghormati dan menghargai putusan MK yang sudah final dan mengikat itu," tutur pria kelahiran Pemantang Siantar, Sumatra Utara, 13 September 1957. MK memutuskan pasal tentang tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa kemarin.