Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Pihak DPRD Janji Pengadaan Damkar

Kondisi mobil pemadam kebakaran (Damkar) Wajo dan kesejahteraan personel mendapat perhatian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, HM Yunus Panaungi mengaku prihatin. Oleh karena itu, pada APBD pokok 2013, DPRD menganggarkan pengadaan Damkar yang baru.

Menurut Yunus, pihaknya berencana menambah dua unit damkar yang baru, tapi baru satu unit yang sudah pasti. Anggarannya terbatas.

"Tapi, jika anggaran memungkinkan, kita realisasikan dua unit. Sisa pengelolaannya nanti yang harus diperbaiki, agar tidak rusak-rusak," ujar Yunus.

Yunus menuturkan, mobil damkar seharusnya steril dan siap pakai. Termasuk tangki dan airnya selalu siap. Apalagi tiap tahun ada anggaran pemeliharaannya.

Terkait kondisi personel yang selalu dikeluhkan, kata dia, perlu memang diperhatikan dan dicarikan solusi sesuai dengan tingkat risiko. Mulai harus disiapkan keamanan yang standar.

"Yang terpenting itu, tingkat kesejahteraannya harus lebih tinggi, bagaimana caranya orang mau hidup dengan honor hanya Rp75 ribu perbulan, sementara risiko pekerjaannya tinggi. Itu sangat tidak manusiawi itu," kata Yunus.

Legislator Golkar ini berjanji turun langsung melihat kondisi sarana damkar dan berdialog dengan para petugas pemadam tersebut, kemudian memanggil instansi terkait untuk rapat kerja dan mencarikan solusi untuk memperjuangkan tingkat kesejahteraan personel pemadam.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Andi Sapada, Kamis 8 November mengatakan, pihaknya sudah komunikasikan hal tersebut dengan DPRD. Terutama mengenai kesejahteraan para personel Damkar.

Menurut Andi Sapada, hari Sabtu mendatang akan diadakan pertemuan dengan Bappeda, BPBD, DPRD, dan Keuangan untuk membahas itu. Ada bahkan encana DPRD untuk menaikkan honorer petugas damkar antara Rp500 ribu- Rp750 ribu setiap bulannya. Sekarang, honor personel damkar hanya Rp75 ribu per bulan.

"Mengenai adanya peraturan Bupati yang membatasi paling tinggi hanya Rp350 ribu per bulan, itu akan dibahas lebih lanjut. Yang jelasnya, honor para kontrak maupun sukarela akan diratakan nanti," tandasnya.

Andi Sapada menambahkan, saat ini dari lima unit mobil damkar, tiga unit penyemprot sudah bagus dan satu unit penyuplai juga sudah stabil karena sudah diperbaiki.

"Jadi, kita sudah isi minimal Rp200 solar per tangkinya, tapi tidak ada yang diisi sendiri oleh personel. Mengenai Rp50 ribu yang disumbang per PNS, setelah saya cek itu tidak ada. Hanya pernah memang mereka kumpul uang tapi hanya untuk makan bersama saja. Itupun hanya satu regu," tandasnya.

Diposting 09-11-2012.

Dia dalam berita ini...

DPRD Kab. Wajo 2009
Partai: Golkar