Munculnya kembali pelecehan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia disikapi oleh kalangan DPR sebagai bentuk pelecehan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bangsa Indonesia. Dengan ini, maka diusulkan agar dilakukan reformasi bagi sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia.
Hal ini mengemuka dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk 'Pemerintah Lemah, Maid On Sale di Malaysia" di Gedung DPR, Jakarta, Kemarin. Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie, Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.
Dikesempatan ini, Effendi Choirie yang akrab disapa Gus Choi menilai bahwa para pejabat yang ada di KBRI lebih disibukan dengan layani para tamu pejabat dari Indonesia dari pada mengurusi para tenaga kerja Indonesia yang ada disana. "Pejabat dan staf di KBRI di negara-negara tujuan tenaga kerja, seperti Malaysia, lebih mengutamakan melayani tamu-tamu pejabat dari Indonesia daripada mengurusi WNI yang bekerja di negara tersebut. Mental para pejabat dan staf KBRI lebih bermental priyayi yang ingin dilayani, padahal mereka sesungguhnya adalah pegawai negeri sipil yang seharusnya mengabdi kepada bangsa." kata Gus Choi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dari data yang diperoleh dari pejabat Malaysia, saat ini ada 162 TKI yang mendapat ancaman hukuman mati dan saat ini masih berada dipenjara. "Mereka selama ini tidak mendapat perhatian. Pemerintah Indonesia melalui KBRI baru pada 2012 memberikan pendampingan kuasa hukum pada saat TKI menjalani persidangan di pengadilan di Malaysia," katanya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, juga menyatakan, pejabat dan staf KBRI di Malaysia dan Arab Saudi lebih mengutamakan melayani tamu pejabat dari Indonesia daripada mengurusi TKI Indonesia yang tersangkut persoalan hukum di negara tersebut. Anis menilai, KBRI ibarat menara gading yang hanya mendapat laporan soal TKI tapi tidak tahu kondisi sebenarnya karena tidak pernah mengunjungi lokasi TKI.
Ribka Tjiptaning juga menyesalkan bahwa selama ini Presien tidak bersikap tegas terhadap bawahannya yang dinilai gagal menjalan tugasnya. "Sudah jelas rapor kinerja Kemenakertrans 'Merah' tetap dipertahankan. Harusnya kalau menterinya tidak mampu menangani TKI, Presiden SBY yang harus langsung diplomasi dengan Malaysia misalnya, seperti dilakukan Gus Dur dengan Saudi Arabia. Masalahnya, presiden tidak punya keberanian," tegas politisi PDIP ini.
Oleh sebab itu kata Ribka, Panja Konsorsium Asuransi TKI tetap akan meminta pertanggungjawaban Kemenakertrans soal dana dan fasilitas lainnya untuk perlindungan TKI di luar negeri tersebut. Mengingat dana asuransi TKI itu sangat besar dan mencapai triunan rupiah. "Soal dana asuransi itu saling lempar tanggung jawab," kata Ribka.
