Komisi XI Soroti Data BPS

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu sorotan anggota Komisi XI DPR saat raker membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/9).

Selain Kepala  BPS Suryamin, dalam raker juga hadir Gubernur BI Darmin Nasution, Menkeu Agus Martowardojo, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Laurens Bahang Dama berharap data yang dirilis BPS ke publik seperti soal pengangguran, kemiskinan, dan pangan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. "Coba lihat di daerah-daerah tidak kelihatan hasil pembangunan itu. Kita punya APBN 1.657 triliun tapi di daerah tidak ada dampaknya dan tidak ada perubahan," kata Laurens.

Sadar Subagyo dari Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan bahwa data BPS digunakan untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan. "Tapi kami melihat data BPS yang disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya," kata Sadar.

Sadar mencontohkan, dalam sektor pertanian, jika mengacu pada produksi padi yang dirilis BPS negeri ini sudah swasembada beras. "Kami mohon penjelasan dari BPS, kalau memang ini datanya salah tolong diperbaiki," tambah Sadar.

Sadar juga prihatin dengan angka kemiskinan di Indonesia yang beragam kategori mulai dari penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Ia menyarankan, semua kategori itu disatukan sebagai penduduk miskin. "Jadikan satu. Kalau itu ditotal 55,52 juta atau 22,8 persen dari jumlah pendududk. Bila jumlahnya seperti itu maka seharusnya pemerintah tertantang untuk menanganinya," kata anggota DPR Dapil Jawa Tengah VIII ini.