Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak belum digarap maksimal. Hal itu menjadi perhatian beberapa anggota DPRD Sulbar.

Anggota DPRD Sulbar, Rayu meminta sektor pajak dari pelat kendaraan bisa digarap secara maksimal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar seharus tidak diam.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menurut dia harus mampu memfasilitasi dalam mengintensifkan pemasukan pajak dari sektor tersebut. "Selama ini sumbar pajak dari sektor pelat kendaraan terasa belum maksimal," ujar Rayu di DPRD Sulbar, akhir pekan lalu.

Dia mencontohkan masih banyak kendaraan milik warga Sulbar, baik yang menetap di Mamuju, Pasangkayu, Polman, maupun Mamasa yang masih menggunakan kode pelat kendaraan provinsi lain. Misalnya pelat kode DD milik Sulsel dan DN milik Sulteng.

Kode itu digunakan sebagian warga Pasangkayu yang masih memilih hilir mudik ke Palu Sulteng. Karena itu, dia mendorong minat masyarakat Sulbar beralih menggunakan pelat tanda kendaraan berkode DC.

Rayu juga meminta Pemprov Sulbar melakukan pemutihan pajak berjalan terhadap kendaraan bertanda non DC. "Apalagi pemiliknya warga Sulbar. Ini bisa memacu meningkatnya PAD dari sektor pajak kendaraan pada masa mendatang," urainya.

Walau demikian, saran pemutihan pajak tersebut tidak sepenuhnya diterima anggota DPRD Sulbar lain. Terbukti anggota Komisi II, Abd Hamid menyatakan substansi pajak memang mesti dipaksakan pada masyarakat. Menurut dia, pajak harus dibayarkan pemilik kendaraan tanpa mengenal kode pelat yang digunakan.

"Pemprov sudah pernah menganggarakan Rp 1 miliar lebih untuk biaya balik nama. Jadi tidak perlu lagi pajaknya ditanggung pemerintah dengan cara pemutihan," ujarnya.

Menurut dia, yang perlu dilakukan pemprov bagaimana aturan penggunaan kode pelat DC terus disosialisasikan. Meski demikian kedua legislator itu sepakat jika pemprov terus menggenjot sumber pajak yang belum tergarap maksimal tersebut.